PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARANG ANYAR

Perkembangan industri saat ini sangat pesat dan berkembang disetiap daerah, perkembangan industri ini banyak mempunyai berbagai dampak baik dan buruk ke bidang ekonomi, sosial, budaya namun tidak lupa perlunya ada pengawasan yang cukup karena berkaitan langsung juga kepada lingkungan hidup. Khususnya kepada pengelolaan limbah agar tidak merusak kelestarian lingkungan hidup saat ini maupun dikemudian harinya. Penulis melihat fenomena tersebut sebagai sebuah ide yang menarik yang akhirnya dibuat sebagai skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Kabupaten Karanganyar”. Berdasarkan judul skripsi diatas maka rumusan masalah yang penulis hadirkan adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup menurut hukum positif yang berlaku, bagaimana pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup terhadap korporasi di kabupaten karanganyar, serta apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana lingkungan hidup dikabupaten karanganyar. Penelitian dalam skripsi ini dimulai bulan mei 2012 sampai dengan bulan juli 2012 kepada dua instansi yaitu Pengadilan Negeri Karanganyar dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Undang-undang Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini adalah Undangundang No. 32 tahun 2009 atau yang sering disebut sebagai UUPPLH. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif yang berlaku saat ini adalah dijatuhkan kepada badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di Karanganyar masih menggunakan undang-undang lingkungan hidup yang lama yaitu Undangundang No. 23 tahun 1997, pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup itu dijatuhkan kepada Direktur Utama sebagai factual leader dalam sebuah korporasi. Hambatan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup diantaranya adalah sulitnya pembuktian dalam tindak pidana lingkungan hidup karena tidak sesederhana kasus-kasus lain, ditambah lagi belum banyak yang bisa melakukan pengujian limbah hasil industri serta kurang adanya kesadaran cinta lingkungan baik dari pengusaha, pemerintah, maupun masyarakat. Saran dari penulis tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup adalah hukum harus dijadikan sebagai acuan utama dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup jangan melihat ke faktor keuntungan materil namun melihat juga kepada kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup dikemudian harinya serta kecintaan kepada lingkungan hidup harus ditanamkan kepada semua aspek baik dari pemerintah, perusahan, dan masyarakat