PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN MASSAL (TAWURAN) ANTAR MAHASISWA DIKOTA MAKASSAR

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkonstruksi kekerasan yang sering terjadi di Kota Makassar, baik yang dilakukan secara pribadi maupun kelompok. Kekerasan terjadi di semua level sosial masyarakat, bahkan mahasiswa yang dinilai sebagai calon generasi penerus bangsa dan agent of change ternyata juga sering melakukan kekerasan sebagaimana telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) Pada Pasal 170. Tujuan penelitian ini adalah menguji secara empirik perbedaan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kekerasan massal (170 KUHP) yang mengakibatkan matinya orang, Penganiayaan (351 KUHP), dan pembunuhan biasa (338 KUHP) dalam penjatuhan putusan ancaman maksimum dan minimum pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
penelitian ini mengggunakan yang mendasarkan pada penelitian hukum Normatif dan Empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian Empiris yaitu di samping meninjau dan membahas obyek penelitian dengan menitikberatkan pada aspek-aspek hukum, peneliti juga terjun secara langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data-data yang diperlukan. Hakim dalam peraktiknya, untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan massal (tawuran) yang dilakukan oknum mahasiswa terhadap korbannya itu sendiri juga sama dengan apabila memutus perkara-perkara pidana yang lain, yaitu dengan melihat faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan, serta penerapan hukum dalam putusan hakim terhadap pelaku perkelahian massal (tawuran).

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Penerapan Hukum, Disparitas Pidana.