DINDA PUTRI MAHARANI (2020) IMPLEMENTASI PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO TERHADAP TEMPAT PROSES BELAJAR MENGAJAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (831kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (250kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (117kB)
Bab I.pdf
Download (200kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (240kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (98kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (266kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (96kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (189kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (743kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (749kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (610kB)
Abstract
Setiap anggota masyarakat memiliki hak asasi yang setara untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bebas dari asap rokok, termasuk warga yang berada di lingkungan tempat proses belajar mengajar. Akan tetapi, masih terdapat warga masyarakat di lingkungan tempat proses belajar mengajar yang melakukan kegiatan merokok. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan dinas kesehatan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di tempat proses belajar mengajar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif empiris atau penelitian hukum sosiologis yang berupa penelitian lapangan, studi pustaka dan studi literatur dengan cara mendapatkan hasil data-data yang diperlukan di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris, penelitian terhadap asas-asas hukum dan melakukan wawancara kepada responden. Berdasarkan penelitian tesebut dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah yang telah ditetapkan belum berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari dinas kesehatan sebagai salah satu SKPD yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengetahui seberapa jauh prosesnya dalam mencapai tujuan dari peraturan tersebut.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 13 Oct 2021 01:48 |
Last Modified: | 01 Nov 2021 07:18 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/1436 |