HAMBATAN MORATORIUM PENGIRIMAN TKI KE ARAB SAUDI

Sempitnya lapangan pekerjaan yang ada di dalam negeri telah membuat masyarakat Indonesia memilih bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai alternatif untuk mencari uang. Hal ini mendapat dukungan dari pemerintah karena membantu dua program pokok yang harus diselesaikan pemerintah, yaitu mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan. Arab Saudi menjadi pilihan utama para TKI karena mempunyai kesamaan agama, serta mudah dalam menjalani ibadah haji dan umroh. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak TKI yang mendapatkan masalah seperti gaji yang tidak dibayar, pelecehan seksual, pemerkosaan, sampai pembunuhan. Dalam hal ini pemerintah mengambil langkah berani dengan mengeluarkan kebijakan moratorium (penghentian sementara) pengiriman TKI ke Arab Saudi yang berlaku sejak 1 Agustus 2011 silam. Moratorium ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pengiriman dan rekriutmen TKI yang selama ini dinilai buruk, serta memberikan perlindungan kepada para TKI karena belum adanya Memorandum of Understanding (MoU) tentang perlindungan TKI antara Indonesia dan Arab Saudi. Namun dalam pelaksaannya, kebijakan moratorium ini mendapat hambatan seperti jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia yang tak kunjung teratasi, penolakan dari pihak Pengerah Jasa Pengiriman TKI (PJTKI) dan penolakan dari masyarakat Indonesia sendiri, serta besarnya jumlah permintaan Arab Suadi terhadap tenaga kerja asing dalam sektor pekerja kasar