PELAKSANAAN PENCATATAN BLOKIR SERTIFIKAT TANAH TERHADAP SENGKETA PERTANAHAN DI BPN KABUPATEN KULON PROGO PADA TAHUN 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pemblokiran sertifikat hak atas tanah di BPN Kabupaten Kulon Progo dan hambatan-hambatan yang dalam pelaksanaan blokir tanah. Penelitian ini penelitian hukum yang bersifat empiris, yaitu memperoleh data dengan cara melakukan penelitian di lapangan untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Yaitu dengan melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber atau pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan blokir tanah. Seluruh data kemudian diuraikan dan dianalisa secara dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis data menggunakan beberapa tahapan mulai dari mengelompokkan, menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian langsung, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo pelaksanaan blokir sertifikat tanah dijalankan dengan cukup baik dan hasil penelitian ini 1) Di BPN Kulon Progo pelaksanaan blokir sertifikat tanah mengacu dan menerapkan pada Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 13 Tahun 2017 yang pengaturannya lebih detail dibanding pengaturan sebelumnya. Dan 2) Kendala-kedalanya yaitu pemohon tidak mengajukan kelengkapan berkas, pemohon mengajukan tidak sesuai prosedur dan sering tidak terjadi hubungan hukum antara pemohon dengan obyek tanah.