KONSEKUENSI HUKUM BAGI BANK DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN (STUDI KASUS PADA BPD DIY CABANG WATES)

Skripsi ini membahas tentang konsekuensi hukum dalam pelaksanaan
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang ternyata jaminan fidusia tersebut
tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Sehingga kreditur
(penerima fidusia) tidak akan mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU
Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitur (pemberi fidusia) tidak memenuhi
kewajibannya untuk melunasi hutangnya atau wanprestasi. Permasalahan utama
yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah bagaimana konsekuensi hukum
terhadap kreditur dalam perjanjian kredit yang tidak didaftarkan pada BPD DIY
serta bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan
fidusia yang tidak didaftarkan.Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis
normatif, mengingat bahwa yang akan diungkap adalah masalah peraturan atau
konsekuensi hukum bank sebagai pemberi kredit dalam pelaksanaan perjanjian
kredit bila debitur wanprestasi. Penggalian data dilakukan dengan cara wawancara
terhadap pihak bank sebagai kreditur serta didukung oleh studi kepustakaan.Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa bank sebagai kreditur mendapatkan
konsekuensi hukum dalam perjanjian kreditnya.Namun bank sebagai pemberi
kredit tetap harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis
keadaan dari penerima kredit yaitu mengenai watak debitur, kemampuan, modal,
jaminan dan kondisi ekonomi debitur serta senantiasa melakukan pengawasan dan
pembinaan kepada debitur terutama dalam hal penggunaan kredit sehingga tidak
disalahgunakan.Dan penyelesaian wanprestasi di Badan Urusan Piutang Lelang
Negara apabila bank sudah merasa tidak mampu lagi untuk menyelesaikan
wanprestasi nasabahnya secara intern. Upaya hukum disini sangat diperlukan
untuk kreditur karena debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti apa
yang telah diperjanjikan. Apabila dengan upaya hukum yaitu dengan
pengeksekusian barang jaminan yang nantinya akan dilakukan pelelangan di
muka umum, sehingga hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk membayar
prestasi yang telah dilalaikan oleh debitur, dengan adanya upaya hukum yang
ditegakkan diharapkan hukum dapat ditegakkan secara baik dan benar.