PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

Dalam dasar hukum agraria nasional yang diamanatkan dalam UUPA dapat dapat
kita temukan dalam penjelasan UUPA salah satu diantaranya adalah Penyelenggaraan
Landreform, Adapun penyelenggaraan landreform diwujudkan melalui pembatasan
pemilikan dan penguasaan tanah pertanian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor
56 Tahun 1960 tentang Penetpan Luas Tanah Pertanian, Permen ATR/BPN Nomor 18
Tahun dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui penerapan pasal 17 UUPA dalam pembatasan pemilikan dan
penguasaan tanah di Kabupaten Sleman serta untuk mengetahui faktor-faktor
penghambat dalam penerapan pasal 17 UUPA dalam pembatasan pemilikan dan
penguasaan tanah di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian empiris
berorientasi pada data primer atau hasil penelitian dilapangan. Metode pengumpulan
data penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, yaitu dan studi
kepustakaan. Adapun dalam analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
analisis deskriptif. Selain itu pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan
kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pembatasan pemilikan dan
penguasaan tanah di Kabupaten Sleman kurang berjalan secara efisien dan baik. Masih
banyak terdapat pelanggaran mengenai pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah.
Hal ini dikarenakan banyak masyarakat bahkan aparat pemerintah desa yang awam
mengenai peraturan ini. Selain itu sistem data yang tidak akurat di Kantor Pertanahan,
sehingga pengawasan kurang terlaksana secara maksimal.