PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ASSET RECOVERY

Pada saat ini, Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 250 (dua ratus lima puluh juta) jiwa pada tahun 2013, menempati posisi negara terkorup ke-114 dari 177 negara di dunia. Hal ini tentunya menjadi peringkat yanng sangat buruk, apalagi dibandingkan dengan negara-negara di wilayah ASEAN. Semakin maraknya korupsi di Indonesia diakibatkan karena kejahatan dizaman sekarang sudah sangat kompleks dan rumit. Sehingga sulit untuk dilakukan pemberantasannya. Dalam hal korupsi, seringkali kita temukan sanksi pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan kepada pelakun tindak pidana belum sesuai dengan jumlah aset negara yang dirugiikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Putusan Hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi dan mengetahui kesesuaian pemidanaan khususnya mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh hakim dengan UU Nomor 31 Tahun1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.
Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdakwa I dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada dasarnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan menjatuhkan pembayaran uang pengganti sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan memberi dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut serta memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiranyang bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana dan mempraktikkannya di lapangan. Manfaat praktisnya adalah dapat memberikan data dan informasi mengenai putusan hakim pada masing-masing perkara korupsi. Hasil penelitian ini pun dapat menjadikan referensi dalam penjatuhan sanksi khususnya sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sesuai dengan aturannya dan demi tegaknya hukum Indonesia serta memberantas tindak pidana korupsi di berbagai kalangan.