PROSES PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BANYUROTO NANGGULAN KULON PROGO DIY TAHUN 2013

Pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) desa Banyuroto berbeda dengan periode sebelumnya, periode lalu menggunakan pemilihan, tetapi sekarang menggunakan cara musyawarah dan mufakat. Hal ini menarik karena didalam melaksanakan pembentukan dengan musyawarah lebih hemat biaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa di desa Banyuroto, untuk mengetahui bagaimana roses pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Unit analisi dalam penelitian ini adalah Badan Permusyawaratan Desa desa Banyuroto. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pembentukan BPD Banyuroto menggunakan musyawarah dan mufakat karena masyarakat masih sangat memiliki rasa kekeluargaan, juga karena didukung dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No 6 tahun 2007 tentang pembentukan BPD. Pembentukan anggota BPD desa Banyuroto dilakukan karena hemat biaya, dapat meminimalkan konflik dan administrasinya lebih mudah. Pembentukan BPD dilakukan di setiap dusun, yaitu di dusun Gayam, Tawang, Gendol, Keso, Ngangin – angn, Dlingo, Sambiroto dan Brangkal. Dalam pembentukannya dusun Tawang saja yang menggunakan musyawarah, sedangkan dusun yang lain menggunakan voting / pemungutan suara. Faktor yang mempengaruhi pembentukan BPD desa Banyuroto adalah adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 6 tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, adanya kebutuhan masyarakat untuk bisa memberikan aspirasi kepada pemerintah desa, BPD diperlukan untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas, untuk menyusun APBDes bersama kepala desa. Kelemahan yang ada dalam pembentukan BPD secara musyawarah dan mufakat salah satunya adanya rasa ewuh pakewuh dalam budaya jawa diantara masyarakat, ini menyebabkan setiap orang hanya mengikuti apa yang disuruh, misalnya dalam pencalonan, orang yang dicalonkan hanya “manut” dengan kepala dusun dalam pencalonan. Berdasaran penelitian tersebut perlu adanya evaluasi dan perbaikan yang harus diakukan. Pertama didalam demokrasi seharusnya budaya ewuh pakewuh dihilangkan. Kedua diperketat dalam menyeleksi calon anggota BPD tentang syarat – syarat sebagai anggota BPD.