PERAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH.

Kepadatan penduduk dan perencanaan tata ruang yang kurang baik dalam pembangunan nasional mengakibatkan banyak sekali masalah, salah satunya adalah masalah kebersihan/sampah. Meningkatnya jumlah penduduk tidak diimbangi dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebersihan sehingga Pemerintah harus turun tangan dalam memaksimalkan tugas pemeritah dalam memberikan pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Pemerintah dalam pengelolaan Sampah. Dalam penelitian ini, Penulis mengunakan teknik deskriptif kualitatif yakni memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah Dalam melakukan pengelolaan sampah, pemerintah melaksanakan tugasnya berdasarkan amanat undang – undang dan perda yang ada, serta melalui dinas pekerjaan umum dan perumahan Pemerintah tidak hanya bekerja sesuai dengan tugas pokok akan tetapi pemerintah, mencari cara untuk mengurangi sampah yang diangkut dari sumber penghasil sampah dengan menetapkan beberapa kebijakan sesuai dengan amanat undang-undang adapun kebijakan tersebut adalah menyediakan tempat-tempat sampah, pelayanan sampah perumahan, retribusi, dan pembentukan KPSM (kelompok pengelola sampah mandiri). Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat yang belum bisa mengelola sampah yang dihasilkan sehari-hari dari rumah tangga dengan cara membuka layanan retribusi. Dengan layanan inilah diharapkan sampah nantinya akan berkurang, selain dengan cara masyarakat diminta untuk mengelola sendiri dengan cara membentuk kelompok pengelola. Untuk lebih mendukung dan menarik minat masyarakat dalam hal pengelolaan sampah pemerintah memberikan bantuan stimuan berupa peralatan yang dibutuhkan sehingga sampah yang dikelola masyarakat dapat dijadikan barang yang bernilai ekonomis dengan tanpa potongaan hasil pengelolaan sampah tersebut, Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada pelaksanaannya Peran Pemerintah Kabupaten Sleman Dalam pengelolaaan Sampah telah berjalan sesuai tahapan-tahapan undang-undang dan perda yang ada, yakni mengurangi mengumpulkan dan mengolah. Akan tetapi kekurangan-kekurangan dari beberapa faktor juga masih menjadi masalah yang harus diperhatikan maka dari itu saran yang penulis berikan untuk Pemerintah Kabupaten Sleman adalah pemerintah hendaknya merespon kekurangan-kekurangan yang ada dilapangan baik dari segi tenaga kerja maupun fasilitas pendukung, pemerintah harus lebuh teliti dalam mengawasi pihak penyedia jasa yang tidak jujur di dalam memberikan data pelanggan. Serta Pemerintah bisa menemukan solusi yang baik dalam penaganan sampah liar.