FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENUNDAAN PEMILUKADA KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2011

Pemilukada Kabupaten Flores Timur diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2011, yang sebelumnya pernah mengalami penundaan pada tanggal 17 Maret 2011. Pemilukada tersebut diikuti oleh enam pasangan calon yaitu pasangan nomor urut satu Felix Fernandez - M Ismail Arkiang, nomor urut dua pasangan Yosep Laga Doni Herin-Vatentius Tukan, nomor urut tiga pasangan Yosep Yulius Diaz-Markus Amalebe Tokan, nomor urut empat pasangan Hironimus Semau Johny Odjan - H Ludin Lega nomor urut lima pasangan Yeremias Bunganaen-Kristoforus Keban, dan nomor urut keenam pasangan Simon Hayon dan Fransiskus Diaz Alffi. Sehingga dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penundaan Pemilukada Kabupaten Flores Timur tahun 2011.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitaatif. Informan yang diwawancarai adalah Anggota KPU Kabupaten Flores Timur dan Pengurus DPD Partai GOLKAR Kabupaten Flores Timur. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan teknik dokumentasi. Selanjutnya pengumpulan data-data mengenai penelitian ini diperoleh dari Sekretariat KPU Kabupaten Flores Timur dan DPD Partai GOLKAR, PKPB dan GERINDRA Kabupaten Flores Timur.
Dari hasil penelitian tersebut penulis dapat mengetahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penundaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011, adalah terjadinya multitafsir peraturan KPU nomor 68 tahun 2009 pasal 13 ayat 2 huruf (L) antara KPU Kabupaten Flores Timur dan Gabungan Partai Pengusung pasangan calon Simon Hayon dan Fransiskus Diaz Alffi, sehingga terjadinya proses gugatan oleh pasangan tersebut ke PTUN Kupang dan diteruskan ke PTUN Surabaya, maka proses Pemilukada dihentikan sementara. Kemudian faktor yang lain adalah keterlambatan pencairan dana hibah oleh PEMDA Kabupaten Flores Timur dan faktor terakhir adalah terjadinya pemberhentian empat anggota KUPD Flores Timur karena dianggap telah melanggar kode etik, sehingga Pemilukada tersebut dihentikan sampai dilakukannya Pergantian Antar Waktu (PAW).