URGENSI PENGHAPUSAN PRINSIP NON-INTERVENSI ASEAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM TERHADAP ETNIS ROHINGYA MYANMAR

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental seseorang yang wajib dilindungi oleh negara sebagai entitas yang berhak mengontrol yurisdiksinya. Terjadinya pelanggaran HAM yang dialami oleh etnis minoritas Rohingya di Myanmar yang beragama Islam, merupakan pengingkaran nyata terhadap hukum
internasional yang menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM. Selain itu Myanmar sebagai anggota ASEAN juga menyalahgunakan eksistensi Prinsip NonIntervensi di ASEAN agar permasalahan HAM dalam negeranya tidak diusik oleh
negara anggota lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penghapusan
Prinsip Non-Intervensi ASEAN sebagai alternatif penyelesaian pelanggaran HAM
terhadap etnis Rohingya Myanmar. Penelitian ini menggunakan metode normatif.
Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa telah dan sedang terjadi pelanggaran
HAM dalam segala lini kehidupan yang sistematis dan meluas yang dilakukan oleh
penduduk asli Buddha Rakhine, pemuka agama Buddha, dan oknum kemanan
Myanmar terhadap etnis Rohingya. Prinsip Non-Intervensi di ASEAN juga terbukti
menjadi distraksi bagi upaya penyelesaian pelanggaran HAM di negara anggota,
karena prinsip ini diberlakukan dengan bentuk yang paling ketat. Prinsip NonIntervensi ini juga rentan disalahgunakan sebagai tameng bagi suatu negara anggota
ASEAN yang enggan menyelesaikan pelanggaran HAM di negaranya. Oleh karena
itu, urgensi penghapusan Prinsip Non-Intervensi perlu diwacanakan sebagai solusi
alternatif penyelesaian pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar.