PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Perkosaan merupakan perbuatan zina yang melanggar norma kesusilaan. Perkosaan biasanya dialami oleh wanita bahkan bisa dialami oleh anak-anak termasuk anak penyandang Disabilitas. Perkosaan khususnya yang dialami oleh anak penyandang Disabilitas masih terjadi di Indonesia sehingga perlu dikaji apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana Perkosaan memerlukan kajian lebih dalam dikarenakan kasus terhadap anak disabilitas yang mengalami perkosaan di Indonesia masih saja terjadi, padahal perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan terkhusus untuk Anak penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan undang-undang dimana bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum akan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor perkosaan terhadap anak disabilitas dibagi dua macam, diantaranya faktor internal seperti kurangnya perhatian dari keluarga dan faktor eksternal diantaranya seperti kurangnya moral dari masyrakat saat ini. Lalu perlindungan hukum terhadap anak disabilitas sebagai korban tindak pidana perkosaan diperlukan tambahan khusus diantaranya menghadirkan pihak yang berkompeten dilihat dari jenis disabilitas yang dialami oleh korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Disabilitas, Tindak Pidana Perkosaan