PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2018 TERHADAP TOKO SWALAYAN YANG TIDAK BERIZIN DI KABUPATEN BANTUL

Masyarakat sekarang lebih senang berbelanja di toko swalayan, dikarenakan toko swalayan menawarkan fasilitas dan layanan yang memudahkan konsumen untuk berbelanja. Namun dengan banyaknya pendirian toko swalayan, ditemukan banyak toko swalayan yang tidak memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) di Kabupaten Bantul. Pasal 33 ayat (1) Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018, menyebutkan Setiap orang yang melakukan usaha Toko Swalayan wajib memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS). Peneliatian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 terhadap toko swalayan yang tidak berizin di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, melalui wawancara kepada narasumber dan mengumpulkan dokumen- dokumen terkait. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul. Dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen, tercatat 77 toko swalayan yang belum berizin di Kabupaten Bantul. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat, seperti kurangnya sosialisasi terkait Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018, luasnya wilayah Kabupaten Bantul yang harus dicakup Satpol PP dengan keterbatasan SDM dalam melakukan penegakan Perda Nomor 21 Tahun 2018 dan terdapat kelemahan di dalam substansi yang ada pada Perda Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 terkait jarak, sehingga hal ini menjadi kendala Satpol PP Bantul dalam melakukan penindakan sampai ke tingkat sidang tipiring.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perizinan, Toko Swalayan