Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

Pengadaan atau pemenuhan kebutuhan pegawai pemerintah kota yogyakarta, maka pemerintah melaksanakan pengadaan berdasarkan PP 11/2017 tentang Manajemen ASN. Aparatur Sipil Negara, sebagian profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan adanya pelaksanaan pengadaan ASN berdasarkan peraturan PP 11/2017 di lingkungan kota Yogyakarta maka pemerintah wajib melakukan melalui beberapa tahap penyusunan kebutuhan, penetapan kebutuhan, pengadaan, perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman, masa percobaan dan pengakatan. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan pengadaan ASN berdasarkan PP 11/2017 di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta? Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengaadan ASN berdasarkan pp 11/2017 di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta?. Data analisis secara sistematis, melalui metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data serta memilih data yang diperoleh dari penelitian yang terfokus terhadap masalah dan kemudian hasil dari masalah tersesbut di susun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil peneitian menyimpulkan bahwa : faktor pendorong pelaksanaan pengadaan ASN di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta, untuk mengisi kekosongan dan kekurangan tenaga kerja. Faktor penghambat pelaksanaan pengadaan ASN di pemerintah kota Yogyakarta antara lain proses penetapan formasi, terkait penetapan formasi, belum ada standar Operasional Prosedur (SOP) baku dan sosialisasi kegiatan pengusulan formasi PNS di instasni berdasarkan analisis kebutuhan.