PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS.

Kurangnya pengawasan terhadap anak dari orang tua, membuat tingkah laku anak menjadi semakin tidak terkontrol. Terutama dalam hal tekhnologi dan automotif. Semakin modern zaman ini, membuat anakanak terbawa arus yang cenderung negatif. Maraknya kasus kecelakaan lalu lintas dengan pelaku anak-anak dibawah umur menjadi salah satu masalah bagi orang tua karena kurangnya pengawasan mereka. Dari hasil penelurusan di internet, kasus kecelakaan yang dilakukan oleh anak mencapai ratusan setiap tahunnya Negara telah penuh memberikan perlindungan terhadap anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, serta UndangUndang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 tahun 2012, namun apakah pengaturan hukum pidana telah memberikan perlindungan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas? Dan bagaimanakah proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas tanpa harus mengesampingkan hak-hak mereka sebagai anak? Cara untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang tepat untuk mengetahui anak sebagai pelaku tindak pidana lalu lintas, dan bagaimana cara melindungi hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak pidana lalu lintas, penulis uraikan dengan metode penelitian normatif dengan cara pendekatan konseptua, yang bahan penelitian dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal dan makalah-makalah Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, angka kecelakaan yang dilakukan oleh anak di DIY mencapai 147 kasus. Selain itu penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Sleman, setiap tahunnya ada anak yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana lalu lintas. Dalam proses hukumnya, anak yang melakukan tindak pidana divonis bersalah namun tidak boleh dikenakan sanksi kurungan pernjara, Dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memberikan upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dengan adanya undang-undang perlindungan anak, maka koridor perlindungan anak yang khususnya berhadapan dengan hukum dapat mendapatkan perlindungan yang lebih dari pemerintah