IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)KESEHATAN DI KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTEMEWA YOGYAKARTA.

Jaminan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi warga masyarakat. Oleh
karena itu Negara dituntut untuk mengembangkan sistem jaminan sosial yang berasaskan
keadilan. Agar hak setiap orang atas jaminan sosial dapat terwujud maka, undang-undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyatakan bahwa
program jaminan sosial bersifat wajib yang memungkinkan mencakup seluruh rakyat
(universal coverage) yang dicapai secara bertahap melalui Badan Hukum Publik yaitu BPJS
Kesehatan. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk melihat implementasi kebijakan BPJS
Kesehatan di Kabupaten Bantul dan faktor yang mempengaruhinya serta mengetahui
perbedaan pengaruh kebijakan BPJS Kesehatan terhadap peserta PBI Jaminan Kesehatan dan
peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kombinasi (mix method).
Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul. Unit penelitiannya dilakukan di Kantor BPJS
Kesehatan Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, RSUD Penembahan Senopati Bantul dan
Pasien RSUD Penembahan Senopati Bantul. Teknik pengumpulan data yang dilakukan
adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Teknik analisis penelitian ini
yaitu untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Badan BPJS Kesehatan menggunakan
analisis deskriptif kualitatif. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi digunakan
analisis korelasi Product Moment. Selanjutnya, untuk menjelaskan pengaruh kebijakan BPJS
Kesehatan terhadap peserta PBI Jaminan Kesehatan dan peserta bukan PBI Jaminan
Kesehatan menggunakan Analysis of Varians (ANOVA) dengan jenis analisis varians
klasifikasi tunggal (one way anova).
Hasil penelitian ini, implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bantul
dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini berdasarkan hasil perolehan nilai indeks dimensi
komunikasi 4,44 (sangat baik), dimensi sumber daya 4,59 (sangat baik), dimensi disposisi
4,44 (sangat baik) dan dimensi struktur birokrasi 4,57 (sangat baik). Variabel yang
mempengaruhi implementasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di
Kabupaten Bantul adalah Konteks Kebijakan (X2) yakni sebesar 0.839 (sangat kuat).
Sementara itu variabel Isi Kebijakan (X1) korelasinya signifikan terhadap variabel
Implementasi (Y) lebih kecil yakni sebesar 0.768 (sangat kuat). Selanjutnya, ada perbedaan
pengaruh Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan terhadap peserta PBI Jaminan Kesehatan
dan peserta bukan PBI Jaminan Kesehatan pada semua dimensi yakni dimensi kepesertaan
dengan nilai Fh=100, dimensi pelayanan dengan nilai Fh=100 dan dimensi finansial dengan
nilai Fh=100.
Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Kebijakan kesehatan, BPJS Kesehatan