Bagus Setiawan Hardono (2020) PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI DALAM HAL KEWAJIBAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) DI KOTA YOGYAKARTA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (670kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (10MB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (62kB)
Bab I.pdf
Download (128kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (279kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (52kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (395kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (50kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (154kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (299kB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (771kB)
Abstract
Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan menjawab tantangan permasalahan lingkungan termasuk dalam hal ini adalah masalah bangunan-bangunan tinggi yang ada di Kota Yogyakarta. Tugas penting dari aspek sosial Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diantaranya memobilisasi keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini tidak memerlukan analisa ilmiah yang canggih karena lebih memerlukan ketrampilan organisatoris dan komunikasi dan kemampuan untuk memahami sikap, kepercayaan, dan nilai dari warga masyarakat yang kemungkinan akan terkena dampak dari proyek. Dalam perkembangannya, aspek sosial dalam AMDAL lebih dinamis dari perkembangan AMDAL itu sendiri.Rumusan Masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana Penegakan Hukum Administrasi dalam hal kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Kota Yogyakarta dan apa kendala dalam penegakan Hukum Administrasi dalam hal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Penelitian ini termaksud dalam tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan wawancara, kemudian diolah menjadi bentuk deskripsi analisis. Kesimpulan dari masalah penegakan hukum ini adalah upaya prefentif dari pemerintah masih dinilai belum membuahkan hasil yang maksimal, pemerintah harus mengupayakan upaya represif dari hukum administrasi. Adapun kendala dalam penegakan hukumnya adalah kendala yang bersifat yuridis yaitu peraturan yang terlalu banyak hingga membuat pelaku usaha/pemrakarsa kesulitan dalam pembuatan izin lingkungan. Selain itu, masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan membuat banyak kegiatan atau usaha yang mendatangkan dampak buruk bagi lingkungan.
Item Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 13 Oct 2021 01:41 |
Last Modified: | 30 Oct 2021 06:53 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/1522 |