KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN PULAU MOROTAI.

Soal agraria (soal tanah) adalah soal hidup dan penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan. Soal tanah adalah soal hidup, soal darah yang menghidupi segenap hidup manusia. Selain itu, tanah juga menimbulkan persoalan dan konflik. Untuk itulah, konflik tanah memerlukan perhatian pemerintah dalam penyelesaiannya. Konflik serupa juga terjadi di Kabupaten Pulau Morotai yakni konflik tanah antara Masyarakat 5 Desa dengan TNI-AU.
Atas dasar pemikiran tersebut, permasalahan yang akan dirumuskan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana konflik agraria di kabupaten pulau morotai, (2) Bagaimana peran pemerintah daerah pada konflik pertanahan di masyarakat 5 desa. Bagaimana konflik agraria di kabupaten pulau morotai dipetakan dari dinamika konflik agraria, peta konflik agraria. Sedangkan peran pemerintah daerah diukur dari peran pemerintah daerah dalam resolusi konflik, dan kebijakan publik dalam aras konflik. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui peta konflik agraria di kabupaten pulau morotai, (2) menganalisis peran pemerintah daerah pada konflik pertanahan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara dengan beberapa narasumber.
Hasil penelitian menunjukkan; pertama, konflik pertanahan ini berakar dari sejarah. Pada perkembangannya konflik pertanahan ini bersumber dari perbedaan persepsi mengenai penguasaan tanah. Selain itu, kurang tegasnya sikap Pemerintah Daerah juga merupakan salah satu sumber konflik ini. Karena tidak tegas sikap Pemerintah Daerah itu, akhirnya secara ekonomi berdampak kepada masyarakat 5 Desa. Dampak pembangunan juga dirasakan Pemerintah Daerah. Disisi lain para invenstor juga takut menanamkan modalnya, hal ini disebabkan karena terjadi resistensi oleh masyarakat 5 Desa. Kedua, kurang intensnya Pemerintah Daerah Melakukan Konsiliasi, mediasi. Konsiliasi dan Mediasi hanya terjadi ketika aksi protes semakin intens. Fakta dilapangan seperti terjadi pembongkaran fondasi rumah dan rumah milik masyarakat 5 Desa tidak ada campur tangan oleh Pemerintah Daerah. Peran dominan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulau Morotai hanya pada tahapan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ketiga, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada konflik pertanahan antara masyarakat 5 Desa dengan TNI-AU tidak menyentuh pada masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang dibuat terlalu banyak bias elite. Dalam hal ini pembentukan Tim Kecil dan Panitia Khusus DPRD tidak menghasilkan apa-apa, dan memakan anggaran APBD yang begitu banyak.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Resolusi Konflik, Kebijakan Publik