IMPLEMENTASI SISTEM INDUSTRIAL RANTAI PASOKAN TERHADAP EKONOMI - POLITIK PERUBAHAN DI INDONESIA

Pasca 1998 hingga saat ini, telah banyak usaha-usaha berarti dalam menjelaskan secara sistematis isu-isu perburuhan yang terus berkembang. Domain daripada penjelasan itu pastinya tidak melepaskan aspek politik dan hukum perburuhan. Adapun yang menjadikan sosio-ekonomi perburuhan sebagai tema sentral dalam menjelaskan realitas perburuhan, dengan catatan tetap memerhatikan politik-hukum sebagai variabel independen dari kondisi sosial dan ekonomi perburuhan. Masalah-masalah yang ditemukan dari banyak sumber bacaan secara umum dapat digeneralisir dalam rumusan, bagaimana kedudukan golongan buruh di mata negara dalam penentuan kebijakan? Apakah buruh ditempatkan sebagai subyek atau obyek kekuasaan? Lalu, antara pengusaha dengan buruh, dari kebijakan yang dikeluarkan, siapa yang mendapat apa? Bagaimana sifat hubungan antara kekuatan ekonomi pengusaha dengan negara? Bagaimana peran negara dalam memfasilitasi suatu kepentingan dari salah satu pihak? Rumusan-rumusan masalah seperti diatas dapat dijelaskan dari berbagai perspektif tentunya. Tetapi untuk menjadi suatu kajian Hubungan Internasional, perlu ditambah satu aspek, yakni apa kaitannya dengan perdagangan internasional?
Sejak kebangkitan teori HI yang bermula dari kritik aliran positivisme maka semakin ragam pula penjelasan-penjelasan yang muncul di permukaan. Penelaahan historis dan struktural dalam usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan diatas dengan tingkat generalisasi yang mengkrucut akan menemukan kesimpulan-kesimpulan yang berarti dibanding penjelasan perspektif tradisional semacam interdepedensi,.apalagi aksi-reaksi.
xvii
Analisa konflik kepentingan antara majikan-buruh memang tidak dapat dilepaskan dari bingkai materialisme marxian. Abad 19, 20, dan 21 pembaharuan cara baca penghisapan kelas buruh sudah sedemikian banyak, dari marxis hingga neo-marxian. Namun, bukan logika penghisapan yang menjadi fokus dalam skripsi ini, tetapi hendak melihat infrastruktur dari akumulasi kapital yang ada. Oleh karenanya, sistem industrial sebagai infrastruktur eksploitasi atau bisa dikatakan basic-structure perlu dikaji dalam konteks kekinian. Dalam hubungan internasional, sistem industrial yang dimaksud berarti dalam kerangka globalitas. Tatanan institusional global sebagai supra-structure adalah refleksi dari basic-structure, dalam konteks satu negara berarti institusi tersebut adalah sub-supra structure, dengan ciri kebijakan di ranah represif maupun ideologis. Negara sebagai sub-supra structure yang bersifat reflektif dari basic-structure dapat juga dikatakan keduanya bersifat implikatif. Kemudian reproduksi relasi eksploitasi dari negara tersebut ditujukan kepada kelas yang ditindas, yakni kelas pekerja. Sehingga dapat ditarik benang merah bahwa antara sistem industrial dengan politik-hukum perburuhan bersifat implikatif, dan politik-perburuhan terhadap sosio-ekonomis perburuhan juga bersifat implikatif. Kompleksitas ketiga hubungan itu yang akan dikaji dalam skripsi ini. Skripsi ini mencoba menjelaskan implikasi sitem industrial yang berlaku saat ini, yakni sistem industrial rantai pasokan, terhadap ekonomi-politik perburuhan, dengan cakupan politik-hukum perburuhan dan sosio-ekonomis perburuhan, di Indonesia.