PERAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN KONSEP YOGYAKARTA CITY OF HERITAGE TAHUN 2013

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dalam Mewujudkan Konsep Yoygkarta City of Heritage Tahun 2013, dalam lingkup pola koordinasi dengan stake holder (pemangku kepentingan) dan tata ruang kota yang akan dibangun. Dengan latar belakang pembangunan di Kota Yogyakarta semakin tinggi yang membutuhkan ruang untuk memfasilitasi pembangunan tersebut yang selama ini menjadi sektor penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) paling tinggi berkisar 25,30% atau senilai Rp 1.393.111.000,00 pada tahun 2010. Disatu sisi, Kota Yogyakarta harus mempertahankan Cagar Budaya (Bangunan Cagar Budaya ataupun Kawasan Cagar Budaya) yang menjadi daya Tarik wisata. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi kebijakan. Unit analisa adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Hasil temuan penelitian antara lain; pola koordinasi stake holder dilakukan melalui Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya Kota Yogyakarta (DP2WB), yang merupakan bentuk dari manajemen sinergis dengan membagi pola umum pengelolaan bentuk pusaka menjadi pusaka ragawi dan pusaka non-ragawi; dalam menjalakan program pelestarian cagar budaya mengikuti pola Piagam Pelestarian Kota Pusaka Indonesia yang terdiri dari 8 (delapan) instrumen penyusunan Rencana Pengelolaan Kota Pusaka yang berisi 1) kelembagaan dan tata kelola, 2) inventarisasi dan dokumentasi, 3) informasi, edukasi, dan promosi, 4) ekonomi pusaka, 5) pengelolaan resiko bencana pada kota pusaka, 6) pengembangan kehidupan budaya masyarakat, 7) penataan ruang dan sarana-prasana, dan 8) oleh desain bentuk; sedangkan dalam menjalankan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta, Kraton menjadi pusat (konsentris) pembangunan dengan menekankan pada citra yang melambangkan nilai teologis, etis, etiketis, dan estetis. Dengan kata lain, pembangunan fisik menekankan pada ke-khas-an Yogyakarta (kawasan). Dapat disimpulkan, dalam mewujudkan Yogyakarta City of Heritage, Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta melakukan penataan kota secara konsentris (terpusat). Pusat tata kelola kota terletak pada Kraton Ngayogyakarta sebagai simbol kebudayaan Jawa, dengan jalan mengembangkan cluster-cluster daerah pusaka seperti Kraton dengan garis imajiner dan sumbu filosofisnya, Kota Gede, Kota Baru, Jetis, Pengok,dan seterusnya. Pemerintah kota dalam rangka mendorong kesadaran masyarakat atas kelangsungan budaya di wilayahnya, relasi sosial, dan lingkungannya (potensi-potensi daerah) membuat program community-based tourism. Selain itu, pemerintah kota juga mendapatkan faktor pendukung dengan adanya UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dimana dengan status keistimewaannya juga diiringi dengan diberikannya kewenangan diantaranya kebudayaan dan tata ruang dengan adanya stimulus berupa dana Keistimewaan, guna mempercepat terwujudnya Yogyakarta City of Heritage. Kata kunci : Peran, Heritage City, RTRWK, BCB dan KCB, dan Citra kota.