LEGAL PROTECTION FOR THE PREPAID ELECTRICITY CONSUMER : A CASE OF BANDUNG BLACKOUT

PT PLN (Persero) merupakan salah satu BUMN ketenagalistrikan yang telah memberikan kontribusi besar dalam penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat, karena hampir seluruh kegiatan masyarakat sangat bergantung pada listrik. Ketentuan yang melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha ketenagalistrikan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam Pasal 1 ayat 10 tentang ketenagalistrikan hubungan antara konsumen tenaga listrik dengan pelaku usaha merupakan surat keterangan jual beli tenaga listrik (SPJBTL) dan untuk perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 tentang Hak Konsumen. penelitian lapangan yaitu penelitian langsung yang dilakukan oleh penyusun secara intensif, detail, dan mendalam di PT PLN (Persero) Area Bandung. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dengan narasumber dan angket kepada pelanggan PT. PLN (Persero) Area Bandung. Dalam menganalisis data dari hasil penelitian yang dilakukan, data primer dan data sekunder diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian dibuat pembahasan dan ditemukan kesimpulan. Setelah dilakukan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa untuk kasus pemadaman massal tahun 2019 yang merupakan akibat dari PT. PLN (Persero) dalam 9 titik hak konsumen berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mayoritas dari 9 faktor pelayanan PT. PLN (Persero) tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Namun bukan berarti semua faktor tidak sesuai karena ada yang sesuai dengan ketentuan hak salah satu konsumen.