PELAKSANAAN PENANGGUHAN PEMBAYARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM PEKERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

*101 Belum cukup dengan kondisi pengupahan yang memprihatinkan di Indonesia, ternyata terdapat lagi kebijakan penangguhan upah bagi buruh. Kebijakan ini, dengan logika yang sederhana dapat diartikan sebagai penghambat kesejahteraan buruh. Dengan perkataan lain, mengabaikan atau menunda perbaikan kesejahteraan terhadap kaum buruh yang sama halnya dengan membiarkan mereka terus menerus berkubang dalam kemiskinan. Pada tahun 2014 terdapat mencatat sejak akhir bulan lalu di enam provinsi ada 414 perusahaan yang mengajukan penangguhan Upah murah dapat menjadi pemacu industrialisasi. Bahkan dalam menarik modal asing, upah murah justru dianggap sebagai keunggulan Indonesia dalam bersaing dengan negara-negara lain.
Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014. Dari jumlah itu 177 perusahaan disetujui dan 69 ditolak. Sisanya, sebanyak 161 perusahaan masih dalam proses dan 7 perusahaan mencabut permohonan atau dikembalikan karena tidak memenuhi persyaratan. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, meminta
5 Indrasari Tjandraningsih, 1994. Kebutuhan Fisik Minimum dan Upah Minimum: Tinjauan Terhadap Upah Buruh Di Indonesia, Seri Working Paper, Yayasan Akatiga Bandung, hal. 71.
5
para Gubernur dan Disnakertrans mempercepat proses penetapan pelaksanaan penangguhan UMP 2014. Percepatan proses itu penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja dalam membayar UMP.6