EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG DITINJAU DARI ASPEK KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAERAH.

LUTFI LUSIANA SAPUTRI (2014) EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG DITINJAU DARI ASPEK KINERJA PELAYANAN PUBLIK DAERAH. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.docx

Download (62kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.docx

Download (80kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.docx
Restricted to Registered users only

Download (282kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.docx
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.docx
Restricted to Registered users only

Download (15kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.docx

Download (24kB)

Abstract

Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa sebelum adanya pemekaran wilayah hanya ada satu puskesmas yang mengurusi dalam bidang kesehatan di wilayah pringsewu. Dengan begitu cakupan wilayah serta kewenangan dari puskesmas tersebut tentunya hanya sebatas mengikuti anjuran dari dinas kesehatan kabupaten Tanggamus. Begitupula dengan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan masih sangat minim sehingga masih kurang untuk melayani masyarakat wilayah pringsewu dalam bidang kesehatan. Setelah adanya pemekaran wilayah, kemudian terbentuklah dinas kesehtaan kabupaten pringsewu. Dengan begitu cakupan wilayah dan kewenangan menjadi luas. Serta sarana serta tenaga kesehatan menjadi lebih banyak. Kemudian dampak dari pemekaran wilayah dalam bidang kesehatan khususnya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kabupaten Pringsewu adalah cukup baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemekaran wilayah di kabupaten pringsewu khususnya dalam bidang kesehatan apabila dilihat secara fisik telah berkembang pesat. Seperti pembangunan dinas kesehatan, sarana dan prasarana bidang kesehatan di kabupaten pringsewu, serta jumlah tenaga kesehatan yang telah banyak. Namun apabila dilihat dari dampak pemekaran wilayah tersebut dalam bidang kesehatan masih belum dirasakan oleh masyarakat secara maksimal khususnya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: 368 EVALUASI KEBIJAKAN.KEBIJAKAN PUBLIK PEMEKARAN WILAYAH,KINERJA PELAYANAN PUBLIK.
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Pemerintahan S1
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 18 Jun 2022 07:55
Last Modified: 18 Jun 2022 07:55
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/16137

Actions (login required)

View Item
View Item