RESPON PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN MORATORIUM CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENATAAN KELEMBAGAAN (STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL 2011- 2014)

Permasalahan dalam birokrasi seperti tambun dan inefisiensi yang ditengarai dengan
struktur organisasi yang gemuk dan jumlah pegawai yang besar menyebabkan belanja untuk
membiayai organisasi tersebut juga tinggi. Kebijakan moratorium CPNS merupakan
kebijakan pemerintah yang bertujuan menekan persentase pertumbuhan pegawai serta
menekan belanja pegawai. Respon pemerintah daerah atas kebijakan moratorium CPNS,
dalam penelitian ini diukur dengan parameter 1). anggaran belanja pegawai; 2) Perkiraan
Penerimaan PNS;dan 3) Beban Kerja. Persentase belanja pegawai yang tinggi dipengaruhi
oleh jumlah PNS, jumlah guru yang tersertifikasi. Adapun paparan respon atas kebijakan
moratorium secara lengkap 1) Aspek penataan pegawai. Adanya kebijakan moratorium,
mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang
ada. Pelaksanaan melalui peta jabatan, dan analisis beban kerja, dan 2) Aspek penataan
organisasi. Respon Pemerintah Kabupaten Bantul dalam aspek ini berupa penyusunan grand
desain perampingan struktur organisasi. B) Sesuai dengan hasil analisis penelitian ini,
temuan spesifik yang diperoleh bahwa model penataan kelembagaan yang diterapkan adalah
model bisnis proses. Model ini mengedepankan efektifitas dan efisiensi proses organisasi.
Model ini struktur organisasi memiliki struktur organisasi yang sama pada setiap organisasi,
yang membedakan adalah pada core output.