ANALISIS YURIDIS TENTANG IZIN OPERASIONAL GO-JEK UNTUK JASA ANGKUTAN BARANG DI YOGYAKARTA DALAM KAITANNYA UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pro dan kontra tentang bagaimana status serta ijin yang ada pada PT GO-JEK sebagai perusahaan aplikasi yang menyediakan pelayanan/jasa pengangkutan barang yang berbasis aplikasi online terjadi karena perusahaan angkutan umum sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 1 angka 13 PP 74 Tahun 2014 adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Izin operasional Go-Jek untuk jasa angkutan barang di Yogyakarta belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan. Kementerian Perhubungan telah melarang layanan transportasi berbasis aplikasi online seperti Uber, Go-Jek, Go-Box, GrabTax, GrabCar, Blu-Jek serta Lady-Jek dan sejenisnya. Namun dalam hal ini Dinas Perhubungan sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas-tugas pokok sesuai bidangnya, yaitu pertama bidang lalu lintas, terdiri atas seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas yang didalamnya berkaitan dengan perencanaan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar serta penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas serta membuat perundangan-undangan tentang jasa angkutan jasa dan barang.

Kata kunci: Izin Operasional, Angkutan, Lalu lintas