KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG TAHUN 2019 (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Tahun 2019)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan lagi ranah kekeluargaan saja namun menjadi tanggung jawab pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga merasa aman dan terlindungi. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang paling tinggi terjadi masing-masinhg daerah di Indonesia salah satunya Kota Semarang memiliki kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tinggi. Sehingga Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan yang merupakan produk hukum yang mengatur pemberdayaan, pencegahan, penanganan dan hak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pemerintah Kota Semarang mengimplementasikan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi acuan Pemerintah Kota Semarang dalam menurunkan angka Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dan faktor-faktor apa yang membuat kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini terhambat atau berhasil.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian diperoleh pelaksana kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah baik dan sesuai dengan prosedur di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016. Namun pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih belum maksimal terkait koordinasi dengan pihak terkait, anggaran yang belum mencukupi, fasilitas yang belum memadai, serta tindak partisipatif akibat kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda. Sehingga Kebijakan perlindungan perempuan dan anak belum memiliki dampak yang baik bagi masyarakat untuk menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga. Mengingat kekerasan dalam rumah tangga yang masih tinggi dibandingkan kasus lain.