PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN AJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME MELALUI BARANG CETAKAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang keberadaannya setelah dikeluarkannya Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Pasal 107a sampai 107e KUHP. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta penyebaran ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme melalui barang cetakan banyak terjadi di lingkungan mahasiswa. Skripsi ini menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme melalui barang cetakan dan upaya apa saja yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana penyebaran ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme melalui barang cetakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum Yuridis-Empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan studi kepustakaan, wawancara, dan juga melakukan pengamatan terhadap perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme melalui barang cetakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah latar belakang pendidikan tinggi, kurangnya personil intelijen, kurangnya pengawasan oleh instansi terkait, faktor ekonomi, berkurangnya kewanangan Kejaksaan, dan tidak adanya sikap kooperatif dari penjual buku dan penerbit buku. Penanggulangan tindak pidana Penyebaran Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme melalui barang cetakan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan melalui upaya preventif yaitu melakukan pengawasan terhadap barang cetakan serta melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait dan upaya represif yaitu melakukan penyitaan terhadap barang cetakan.