Rahmad Hidayat (2020) IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PAMONG DESA DI DESA PONCOSARI (STUDI KASUS SELEKSI PERANGKAT DESA DI DESA PONCOSARI). D3 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Halaman Judul.pdf
Download (796kB)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (515kB)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (46kB)
Bab I.pdf
Download (34kB)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (76kB)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (23kB)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (302kB)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (13kB)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (21kB)
Lampiran.pdf
Restricted to Registered users only
Download (332kB)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (1MB)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract
Seleksi perangkat desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sangat penting demi menentukan kualitas dari sumber daya manusia dalam pemerintah desa.Kualitas sumber daya manusia yang berintegritas dan berkompeten adalah sebagai tujuan dari seleksi perangkat desa Sebagai bagian yang penting maka peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai seleksi perangkat desa wajib untuk diterapkan secara benar. Salah satu contohnya seleksi perangkat Desa Poncosari pada tahun 2016, seleksi tersebut ditujukan untuk pengisian lowongan jabatan Kepala Urusan Perencanaan.Dalam seleksi perangkat desa tersebut dalam ketentuan perundang-undangan nya sudah diatur mengenai beberapa aspek salah satunya adalah aspek pengumuman shasil ujian.Namun implementasi dari aspek tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang termuat dalam ketentuan perundang-undangan sehingga memberi dampak timbulnya kecurigaan dari para peserta ujian terhadap penyelenggaraan seleksi perangkat desa tersebut.Sebab tidak dilaksanakannya ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan tersebut dikarenakan adanya kelalaian panitia dan kesalah pemahaman oleh panitia terhadap maksud dari ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan dari itu peneliti menyarankan agar diadakan uji pemahaman materi perundang-undangan oleh pemerintah desa setiap akan dilakukan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa.
Item Type: | Thesis (D3) |
---|---|
Divisions: | Fakultas Hukum > Hukum S1 |
Depositing User: | Unnamed user with email robi@umy.ac.id |
Date Deposited: | 12 Oct 2021 07:18 |
Last Modified: | 01 Nov 2021 06:00 |
URI: | https://etd.umy.ac.id/id/eprint/1642 |