STRATEGI PEMERINTAH DAERAH POSO PERIODE 2010-2015 DALAM MENGHADAPI KONFLIK SOSIAL

Fenomena konflik di berbagai daerah seperti Aceh, Poso, Maluku dan Papua yang terjadi di masyarakat menimbulkan ancaman konflik sosial. Faktor yang memicu adanya konflik di Poso adalah salah satunya faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dimaksud adalah berupa beralihnya kepemilikan tanah masyarakat pribumi ke masyarakat migran, transmigrasi, perusahaan perkebunan, pertambangan, konsesi perusahaan hutan. Guna mengatasi masalah konflik sosial maka diperlukan berbagai strategi yang tepat dalam penanganan kasus-kasus sosial di Poso. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui strategi pemerintah daerah Poso dalam menghadapi konflik sosial dan 2) untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah Poso dalam menghadapi konflik sosial.
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang mengambil lokasi di Poso, Sulawesi Tengah. Penelitian deskriptif (descriptive research) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Poso, Kepolisian Daerah Poso dan Tokoh Masyarakat Poso.
Hasil dari penelitian adalah ada tiga strategi pemerintah kabupatan Poso dalam menghadapi konflik sosial. Pertama kebijakan pembangunan ekonomi dengan cara membuka lapangan pekerjaan, pemberdayaan ekonomi, memberikan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan. Kedua pendidikan multikultural dengan membangun sekolah harmoni yang bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan. Ketiga dialog antar umat beragama dengan membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama yang didanai APBD. Sedangkan kendala yang dihadapi pemerintah Daerah Poso dalam menghadapi konflik sosial yaitu: Pertama belum ada rekonsiliasi permanen. Kedua dana recovery untuk tragedi kemanusiaan dari pemerintah pusat belum tepat sasaran dan Ketiga stigma bahwa agama penyebab timbulnya konflik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi daerah lain dalam mengantisipasi terjadinya konflik yang dapat menyebabkan konflik sosial. Konflik yang terjadi di daerah pada umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, akan tetapi dibungkus dengan konflik agama.