Fitri Adi Setyorini (2020) PENCABUTAN STATUS OTONOMI KHUSUS WILAYAH KASHMIR OLEH PEMERINTAH INDIA PADA TAHUN 2019. D3 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf
Download (88kB)
[thumbnail of Lembar Pengesahan] Text (Lembar Pengesahan)
Lembar Pengesahan.pdf
Restricted to Registered users only
Download (129kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
Download (18kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf
Download (199kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (215kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (140kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
Download (151kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only
Download (25kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Download (80kB)
[thumbnail of Naskah Publikasi] Text (Naskah Publikasi)
Naskah Publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
Download (154kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
Full Text.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (844kB)

Abstract

Kashmir memiliki kedudukan tersendiri yang diatur dalam Pasal 370 dan 35A Konstitusi India, yang memberikan status otonomi khusus wilayah Kashmir untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Makalah ini mengkaji tentang alasan yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah India untuk mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir. Pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah India mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir pada 2019, ketika status otonomi khusus tersebut telah mengakar sejak 73 tahun silam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kepentingan di balik pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir. Dengan penelitian kualitatif, temuan menunjukkan bahwa keberadaan kepentingan ekonomi menjadi latarbelakang pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir. Penelitian ini berpendapat bahwa kelompok pebisnis India (Taipan) sebagai tonggak utama kesuksesan kampanye Narendra Modi dalam pemilihan umum 2014 dan 2019, menuntut pemerintah India untuk menghapuskan hambatan regulasi antara pusat dan daerah, sehingga tercipta pasar nasional tanpa adanya batasan. Tuntutan yang diberikan oleh Taipan menyebabkan timbulnya dinamika antara pemerintah pusat dan daerah.

Dosen Pembimbing: Dr. TAKDIR ALI MUKTI, S.Sos., M.Si | NIDN0521027101
Item Type: Thesis (D3)
Divisions: Pasca Sarjana > S2 Hubungan Internasional
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 12 Oct 2021 07:03
Last Modified: 01 Nov 2021 06:35
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/1707

Actions (login required)

View Item View Item