PENCABUTAN STATUS OTONOMI KHUSUS WILAYAH KASHMIR OLEH PEMERINTAH INDIA PADA TAHUN 2019

Kashmir memiliki kedudukan tersendiri yang diatur dalam Pasal 370 dan 35A Konstitusi India, yang memberikan status otonomi khusus wilayah Kashmir untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Makalah ini mengkaji tentang alasan yang melatarbelakangi kebijakan pemerintah India untuk mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir. Pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah India mencabut status otonomi khusus wilayah Kashmir pada 2019, ketika status otonomi khusus tersebut telah mengakar sejak 73 tahun silam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kepentingan di balik pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir. Dengan penelitian kualitatif, temuan menunjukkan bahwa keberadaan kepentingan ekonomi menjadi latarbelakang pencabutan status otonomi khusus wilayah Kashmir. Penelitian ini berpendapat bahwa kelompok pebisnis India (Taipan) sebagai tonggak utama kesuksesan kampanye Narendra Modi dalam pemilihan umum 2014 dan 2019, menuntut pemerintah India untuk menghapuskan hambatan regulasi antara pusat dan daerah, sehingga tercipta pasar nasional tanpa adanya batasan. Tuntutan yang diberikan oleh Taipan menyebabkan timbulnya dinamika antara pemerintah pusat dan daerah.