FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PROGRAM BEDAH RUMAH GERAKAN GOTONG ROYONG RAKYAT BERSATU (GENTONG REMBES) DI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2013-2014

*134 Kebutuhan papan masih banyak diantara masyarakat Kulonprogo yang mempunyai rumah tidak layak huni. Di dalam konstitusi kita telah diatur menurut pasal 5 ayat (1) UU no 4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan atau menikmati atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. Pada dasarnya persoalan perumahan dan pemukiman di indonesia. Untuk RLTH program bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo totalnya adalah 14.896 rumah yang tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Kulonprogo. Untuk jumlah RTLH (rumah tidak layak huni) terbanyak berada di Kecamatan Kokap dengan 2.846 rumah disusul dengan Kecamatan Sentolo sebanyak 2.098 rumah. Untuk kecamatan yang paling sedikit jumlah RLTH nya berada di Kecamatan Galur dengan 324 rumah.
Penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif. Menurut anselsm strauss dan juliet corbin istilah kualitatif adalah sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Beberapa peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan pengamatan. Dalam melakukan penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena penelitian ini di tujukan untuk mendeskripsikan faktor-faktor implmenetasi program bedah rumah yang ada di kabupaten kulonprogo. Dengan mengambil sampel warga peneria program bedah rumah yang tersebar di kecamatan kokap dan sentolo ditujukan untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mempengarihi implementasi bedah rumah di kabupaten kulonprogo 2013-2014.
Model implementasi kebijakan publik menurut Edward menunjuk 4 variabel yang berperan penting dalam keberhasilan yaitu (1) Komunikasi di tingkat masyarakat berjalan baik dengan metode sosialisasi yang telah di lakukan yaitu intensitas rapat setiap bulan. Para implementor dari sekretariat daerah, kecamatan, kelurahan, serta warga masyarakat juga cukup antusias dalam melaksanakan program ini. (2) Disposisi sikap pelaksana sudah menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan kepentingan bersama. Pelaksanaan program bedah rumahp jika dilihat dari sikap pelaksana yang menyangkut dengan kedisiplinan dan kejujuran itu meskipun itu sudah di tunjukan oleh para implementator memang perlu menunjang keberhasilan pada implementasi program bedah rumah. (3) Dalam suatu kebijakan tentu di perlukan adanya sumber daya yang memadai baik itu dari sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang ada sudah mencukupi dan untuk sumber daya anggaran masih minim di perlukan tambahan anggaran lebih besar. (4) Struktur birokrasi adalah merupakan ketersediaan SOP yang mudah dipahami oleh implementator serta seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana. Melihat dari pengertian tersebut maka untuk SOP dari pelaksanaan program bedah rumah ada 2 jenis yaitu dari atas dan bawah.
Implementasi bedah rumah di Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2013-2014 salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki rumah warga karena tingginya jumlah RTLH (rumah tidak layak huni) yang ada di Kabupaten Kulonprogo. Implementasi bedah rmah selama tahun 2013-2014 berdasarkan hasil penelitian saya sudah berjalan cukup baik. Faktor yang paling berhasil berdasarkan penelitian penulis adalah dari segi komunikasi itu dapat di lihat dari antusiasme masyarakat ketika gotong royong dan swadaya masyarakat dalam memberi bantuan berupa uang maupun material untuk warga yang menerima bedah rumah. Faktor kelemahannya adalah sumber anggaran karena jumlah anggaran terbatas belum mampu untuk mencapai target 700 rumah/tahun dan belum ada SOP yang baku.