PERAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga pemerintah dalam penegakan hukum yang mendapatkan kewenangan sebagai penuntut umum dalam tindak pidana. Selain mendapatkan peran sebagai penuntut umum kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan sekaligus dalam perkara pidana tertentu berdasarkan undang-undang yakni salah satunya dalam perkara pidana korupsi. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis ini untuk mengetahui bagaimana peran kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan sekaligus serta bagaimanakah legalitas kejaksaan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara pidana korupsi. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu menggunakan bahan kepustakaan, baik itu bahan primer, skunder maupun tersier. Penelitian yang penulis lakukan berdasarkan data penanganan perkara dari Kejaksaan Negeri Sleman dan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta serta informasi dari narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran kejaksaan dalam penyidikan sekliguus penuntutan perkara pidana pidana dilakukan oleh jaksa yang sama. Untuk legalitas dari kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan sudah ada di dalam berberapa undang-undang seperti undang-undang kejaksaan, undang-undang korupsi, dan kitab undang-undang hukum acara pidana. Hal ini berlaku bahkan sebelum HIR.