IMPLIKASI PRAKTEK DUMPING TEPUNG TERIGU CHINA TERHADAP INDUSTRI TEPUNG TERIGU DI INDONESIA

Dalam konsep dasar perdagangan menycbutkan bahwa hubungan bisnis bersifat saling menguntungkan, jika kedua belah pihak mengikuti aturanktika perdagangan, yaitu fair trade (perdagangan yang adil). Sebaliknya, salah satu pihak akan dirugikan jika mitra dagangnya melakukan unfalr trode (perdagangan yang tidak adil) seperti contoh praktek dumping. Dalam ketentuan artikel VI WTO, dumping merupakan suatu bmtrumen yang dilarang dalam sebuah perdagangan. Dengan melakukan praktek dumping tcpung terigu di Indonesia, China sebagai Negara anggota PBB tclah melanggar aturan perdagangan yang telah di tetaplcan. Para produsen tepung terigu Indonesia sebagai salah satu panain utama pada panggung perdagangan intemasional, yang mclancarkan ekspor dan impor dari negara-negara lainnya berperan penting dalam perdagangan intemasional. Sehingga para produsen tersebut dapat dan mempunyai pcngaruh yang kuat atas kebijakan perdagangan pcmcrintah, dengan melobi pejabat pernerintah, perusahaan dapat membantu mcmpromosikan perdagangan bebas atau mereka dapat mendesakkan retriksi-rctriksi perdagangan. Masuknya impor tepung terigu China dengan harga dumping membuat produsen-produsen tepung terigu lokal menjadi kalah bersaing, kalah bersaingnya produk tepung lokal dengan tepung terigu impor China di pasaran menimbulkan kerugian (injury) kepada produksi tepung terigu dalam negcri. Karena mengalami kerugian akibat persaingan yang tidak sehat (prektek dumping), para produsen tepung terigu lokal mendesakkan retrilcsi-retriksi perdagangan, yang dalam hal ini para produsen tersebut diwakill olch APTINDO (Asosiasi Tepung Terigu Indonesia) dan KADI (Komite Anti thunping Indortesia) menuntut pemerintah lndonesia agar mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap impor tepung terigu China. Dari telcanan-telcanan yang dilakukan para produsen tepung terigu lokal kepada pemerintah karena dumping tepung terigu yang dilakukan China, akhimya pemerintah mcmpertimbangkan dan mcnindak lanjuti tuntutan-tuntutan dari para produsen tepung dalam ncgri untuk membahas pengenaan BMAD terhadap tepung terigu impor China. Pada akhir mci 2005 Menteri Pcrdagangan Indoncsia tclah mengajukan perrnintaan penerapan usulan BMAD kepada Menteri Keuangan dan pada tanggal 11 november 2005 pernerintah menetapkan kebijalcan mengenai penerapan BMAD tepung terigu impor dari China dan Inclia yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketingan No. 109/ PMK.010/2005 tentang