MILITER DAN KONSOLIDASI DI INDONESIA : STUDI KASUSU DALAM PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Hasil-hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penegakan supremasi sipil adalah: profesionalisme militer atau mengembalikan fungsi dasar militer sebagai alat pertahanan negara, Penghapusan bisnis militer yaitu mengatur keterlibatan militer baik dalam bisnis yang berkaitan dengan militer maupun bisnis yang berhubungan dengan sipil, Mengurangi hak istimewa militer, Melarang mliter terjun ke politik serta permasalahan terbaru hubungan sipil militer dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Permasalahan yang dihadapi dalam penegakan supermasi sipil terutama berhubungan dengan sipil militer dibawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono masih menemui berbagai kendala baik itu dari kalangan militer maupun sipil agar terwujudnya supennasi sipil yang benar-benar nyata maka kami memasukan saran-saran:1)Hendaknya ,setiap elemen yang ada dalam negara itu : Pemerintah, Masyarakat sipil dan militer hams sadar bahwa mereka adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 2) Pemerintah harus tetap. pada jalurnya sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat sebagai pelaku dalam sistim Negara sedangkan militer sebagai penjaga kedaulatan. Dengan peran rnasing-masing itulah supermasi sipil dan konsolidasi demokrasi dapat terwujud. 3) Permasalah harus secepatnya diselesaikan baik yang berkaitan dengan politik, hukum, ekonomi, dan kemasyarakatan tanpa melihat luka lama sehingga konsolidasi demokrasi dapat terlaksana.