ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS DALAM MENYELANGGARAKAN PELAYANAN PERIZINAN : STUDI KASUS DI KANTOR PELAYAN TERPADU KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2004-2005

lmplementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas pelayanan perizinan di KPT didukung oleh adanya kejelasan informasi mengenai manajemen pelayanan diantaranya: Kejelasan prosedur, persyaratan, biaya, waktu penyelesaian, pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab, Iokasi pelayanan, standar pelayanan serta informasi pclayanan yang sangat jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi baik secara lisan maupun tertulis Iewat majalah, koran dan brosur. KPT berupaya setiap kebijakannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, salah satu upaya yang dilakukan adalah melaporkan dan mengevaluasi kinerja secara berkala, pertanggungjawaban laporan biaya/kcuangan, keabsahan produk perizinan serta menyediakan akses pengaduan masyarakat untuk menciptakan partisipasi publik. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Penerapan kebijakan transparansi dan akuntabilitas pelayanan di KPT sudah cukup baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya keterbatasan SDM, sarana dan prasarana serta minimnya biaya. Upaya yang dilakukan oleh KPT adalah pengembangan sistem informasi manajemen (SIMTAP), peningkatan kualitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana serta meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyusunan Indeks Kepuasan Masayarakat (1KM).