ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KEBUPATEN BENGKILAS TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN

Judul slaipsi ini adrdah "Analisis Formulasi Kebijalum Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tentang Pernekaran Kecamatan" (study kasus parda Kabupaten Bcogkalis No. 01 Tahu.n 2003 Tentang Pemekaran Keeamatan Pinggir dan Kecantatan Siak Kecil). Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengambil kebijakan ini karena adanya eudaksennbangan beban kerla antara desa dengan Ibukota kecamatan. Masan penulis dalam mcmilih judul tersebut acWith bahwa fonnulasi kebijalcon menmakan hal yang sangat penting di dalam proses kebijakan scbcium kebijakan itu dinnplernentasikan. Karena dengan memforrnulasikan kebijakan maka dapat diketahui kondisi dan potettsi sumber daya yang ada di daerah tersebut, sehingga di dalam mengimplikasikan kebijalcan tidak bertentangan dengan keinginan masyarakat. Sehingga rumusan nutattlahnya adalah menasma Pernaintah Kabupaten Bengkalis berateana melakukan pemekaran Keetunatan Pinggir dan Kecarnatsn Siak Keeil dan bagaimana proses formulasi kebijakan tenzang Perds No. 01 Tahun 2003 berlangstus serta bagaimana dukungan masyarakat dalam proses formulasi terscbut? Dalam penulisan skripsi ini penulis menggtmakan jenis penelilian deshiptif analisis karena penganalima.n kcbijakan dilihat dari sudut bagaimana proscs kebijakan tersebut dibuat. Loka.si dan pengarnbitan data ini adalah di ling1amgan Pemerintah Kabupaten Bengkalis khususnya begian Tata Pernerintaban. Unit analisanya adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis bagian Tata Pemerintahan. DaLam pennumpulan data. tekalk yang dirtunakan adalah teknik obsavasi, telmik dokumentasi dan teknik wawaneara. Scdangkan dalam menganalisa data penulis mengmmakan analisa kualitatif, dan penyajian data-data disajdan dalam dua tentuk yaitu kutditatif dan kuantitatif. Ilasil yang penulis peroleh berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah halma fonnulasi kebijakan yang dilakukan Panezintah Kabupaten Benglcalis tattang pemelcaran kecamatan berjabn dcngan baik. Hal ini dapat dilihat dari pembuatan draf perda yang kemudian diinformasilam kepada masyarakat dengan sosialisasi. Kegiatan dimulai dengan matrai dan daftar pertanyaan serta tanya jawab secara terbuka. Jawaban atas pertanyaan yang diberikan responden di olah dan dari pengolahan data dapat diketalun pada prinsipnya masymakat setuju diadalumnya pernelcanut keearmtan. Selanjutnya dilalrukan analisa sementara draf perda tersebut untuk mendapat tanggapan masyarakal, diajukan ke DPRD, dilakulcan pembahasan, pemantapan dan baru diperdakan.