KOMUNIKASI BENCANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BANTUL (STUDI KASUS BENCANA ALAM BANJIR DI KABUPATEN BANTUL PADA TAHUN 2019)

ABSTRAK
Bencana banjir di Kabupaten Bantul pada Tahun 2019 merupakan bencana banjir terbaru yang berdampak besar dari segi cakupan wilayah meliputi 14 kecamatan terdampak hingga menimbulkan 2 orang korban jiwa. Penelitian ini menganalisis mengenai komunikasi bencana yang dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul kepada seluruh stakeholders pada saat bencana banjir Tahun 2019 dalam meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi literatur, dan dokumentasi. Sementara itu, teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan trianggulasi sumber data sebagai metode uji validitas data yang digunakan. Terdapat empat aspek yang menjadi acuan peneliti dalam menganalisis komunikasi bencana yang dilakukan, yaitu melalui teori disaster management cycle (Fase Mitigasi, Persiapan, Saat Bencana, dan Pemulihan).
Hasil temuan peneliti, komunikasi bencana yang dilakukan BPBD Bantul pada bencana banjir Bantul 2019 dilakukan dalam tiap masa bencana. Di masa mitigasi, BPBD berkomunikasi dan berkoordinasi dengan elemen masyarakat melalui program-program diantaranya pelatihan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di tiap desa, pembentukan Desa Tangguh Bencana, Keluarga Si Tatang, dan Satuan Pendidikan Aman Bencana. Pada masa persiapan bencana, BPBD berkomunikasi dengan FPRB Imogiri untuk mengaktifkan Pos Banjir Longsor (Bansor) di Desa Imogiri. Saat masa terjadi bencana, BPBD menjadi pusat komando penanggulangan dan FPRB Imogiri sebagai pusat komunikasi di tingkat desa Imogiri. Di masa pasca bencana, rekontruksi dan rehabilitasi di Desa Imogiri dilaksanakan dengan komando dari BPBD berkoordinasi dengan FPRB Imogiri untuk mendata dampak bencana ke dalam form assessment. Dalam menjalankan komunikasi bencana kepada stakeholders di Desa Imogiri, BPBD tidak mempunyai landasan prosedur yang spesifik tentang komunikasi bencana sehingga hanya berkoordinasi secara kultural sehingga rentan terjadi permasalahan dalam hal komunikasi di lapangan. Selain itu, proses komunikasi bencana yang dijalankan kurang memaksimalkan penggunaan kemajuan alat digital dan media sosial sehingga hanya sebatas melalui radio HT, telepon seluler, tanda-tanda alam dan prakiraan cuaca. Peneliti juga menemukan temuan prihal sulitnya warga Desa Imogiri diajak untuk evakuasi saat banjir terjadi, hal ini menunjukan bahwa komunikasi bencana yang disampaikan belum menyentuh kesadaran di akar rumput masyarakat.
Kata Kunci : Komunikasi Bencana, Banjir, BPBD