PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN DENGAN TEKNOLOGI INFORMASI

*30 Kehadiraninternetmemang sangat banyak manfaatnya disamping
mempercepat perolehan informasi juga aksesnya yang dapat dimanfaatkan untuk
berbagai bidang kebutuhan hidup lainya, misalnya melalui situs internet
digunakan untuk mengirim email, mengerjakan tugas, kreatifitas, dan hiburan.
Mudahnya menggunkan internet itu sendiri juga membawa dampak buruk. Potensi
kejahatan baru juga akan muncul yang disebut dengan istilah cyber crime. Salah
satu masalah cyber crime yang sangat marak dan mendapat perhatian berbagai
kalangan adalah masalah cyber crime bidang perjudian. Penulisan dalam skripsi
ini yang akan menjadi pokok pembahasan adalah bagaimanakah penegakan
hukum pidana terhadap pelaku kejahatan cyber crime di bidang perjudian, dan
Apa saja hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber crime
di bidang perjudian.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan undang-undang.sumber data terdiri dari data primer
dan skunder.
Hasil dari penelitian penegakan hukum dalam tindak pidana perjudian
yang dilakukan dengan teknologi informasi, diharapkan tidak menggunakan Pasal
303 KUHP. karena hanya untuk perjudian yang tidak menggunakan teknologi
informasi. Dengan adanya Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah setiap orang yang
sengaja dan tanpa hak, yaitu pertama, mendistribusikan, kedua, mentransmisikan,
ketiga, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang memiliki muatan perjudian. Untuk menjerat pelaku perjudian
serta penyedia jasa perjudian tersebut yang dilakukan dengan teknologi informasi.
Kedepanya diharapkan dapat dapat menggunakan Pasal 27 ayat (2) UU ITE
karena perjudian melalui teknologi Informasi semakin berkembang pesat dan
marak di Indonesia.
Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Perjudian, Teknologi
Informasi.