PEMENUHAN HAK SIPIL-POLITIK DAN HAK EKONOMI-SOSIAL (STUDI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI PARANGKUSUMO KABUPATEN BANTUL)

Pemenuhan hak hidup dan hak atas pekerjaan buat PSK tidak maksimal di lakukan oleh Pemda Bantul di karenakan beberapa hambatan terutama munculnya Perda nomor 5 tahun 2007 tersebut.Pemenuhan hak sipil — politik dan ekonomi — sosial pekerja seks komersial di kabupaten Bantul secara yuridis PSK dianggap ilegal bukan dengan memberikan hak sipil-politik dan ekonomi sosial.Sehingga ketika terdapat PSK yang melakukan transaksi seksual,baik PSK,germo dan penyewa kamar akan kena sanksi pidana di tangkapi,didenda,dipenjara dan dipulangkan ke daerah asal.Sejak 2007 tidak ada program pemerintah Bantul untuk membina dan memberdayakan PSK.Sementara itu Mayoritas penduduk Parangkusumo hidup dari penyewaan kamar dan pedagang makanan dan minuman yang memamfaatkan objek wisata pantai Parangtritis dan wisata budaya.Mayoritas PSK di Parangkusumo adalah perempuan yang berasal dari luar Kabupaten Bantul hanya sebagian kecil PSK di Parangkusumo yang berasal dad wilayah kabupaten Bantullial ini juga berimbas terhadap ekonomi warga parangkusumo yang turun drastis akibat maraknya razia yang membuat warga dan pengunjung ketakutan.Mayoritas masyarakat parangkusumo tidak mempersoalkan adanya PSK di Parangkusumo karena merasa beruntung ketika parangkusumo ramai di kujungi pars wisatawan berdampak kepada pemasukan nilai ekonomi terhadap masyarakat parangkusumo. Dad basil yang didapatkan dalam penelitian bahwa Pemenuhan hak sipil — politik dan ekonomi sosial PSK sebagai bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak mendapatkan hak — haknya.Pemerintah Kabupaten Bantul seharusnya bertanggung jawab terhadap penuntasan PMKS tersebut dengan melakukan program — program yang lebih tepat bukan dengan mendiskriminasi atau mengkriminalisasi Pekerja Seks komersial.Dengan landasan bahwa mayoritas PSK berasal dari Kabupaten lain.