PERAN DEPARTEMEN LUAR NEGERI INDONESIA DAN PEMERINTAH PROFINSI D.I.YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN KERJASAMA LUAR NEGERI PADA PROYEK BRIBIN

Kerjasama intemasional dapat terjadi karena ada dua pihak atau lebih yang mempunyai ide atau gagasan yang kurang lebih sama atau sejalan dan sepaham yang hanya dapat dicapai penvujudannya jika moreka menyatukan sumber dayanyo mazing mosing dan metubuat Mol/ dan Program Aksi untuk mewujudkan gagasan serta kepentingan tnereka. Pemerintah Indonesia telah mempunyai aturan dalam kerjasama internasional yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dengan bcrbagai pihak, badan hukum pemerintahan, atau subjek hukunt internasional nou pemerintah di luar negeri. Undang-Undang mengenai hal itu terdapat dalant Undang-Undang liubungan Luar Negeri No. 37 tahun 1999, dan Undang-Undang Peijanjian Internasional No. 24 tahun 2000. sementara itu Pernerintah Daerah Propinsi dengan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 tahun 1999 mempunyai wewenang atas bidang-bidaug di daerah yang perlu dikerjasamakan dengan pihak Inar negeri, sehingga Pemerintah Daerah Propinsi, dalam hal ini Diro Korjasama Luar Ncgcri yang ada ditiap propinsi (kalau sudah terbentuk), jika berprakarsa untuk berkezjasama dengan pihak luar negeri, harus selalu kordinasi dengan pihak Departemen Luar Negcri Republik Indonesia. Kepentingan untuk berkordinasi menjadi penting karena selain di Departemen Luar Negeri terdapat sumber daya handal dalam praktek hubungan internasional, sumber daya manusia dijajaran Biro Kerjasama Luar Negeri pada urnumnya tidak selalu mempunyai kapasitas yang sebaiknya atau seharusnya ada untuk kcrjasama internasional. Diperlukan kriteria tertentu untuk bekerja dibagian Biro Kerjasama Intemasional. Alumni jurusan Ilmu Hubungan Internasional pada umunya mempunyai syarat dasar untuk jabatanjabatan tersebut, tentunya setelah melalui pengkayaaan dan pembekalan lainnya