IMPLEMENTASI PERDA NO 6 TAHUN 2001 OLEH DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001-2005

Setiap pengelolaan perusahaan pertambangan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan kin Usaha Penambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), dan atau perjanjian usaha pertambangan. Satu jenis bahan galian hanya dapat diberikan satu Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat IUPR, dan atau satu perjanjian usaha pertambangan. kin Usaha Penambangan (IUP) di berikan oleh Bupati dalam bentuk kin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha penambangan (IUP) Eksploitasi. Pemegang kin Usaha Penambangan (IUP) yang menemukan mineral, ikutan yang memiliki nilai ekonomis dan atau bahan galian lain did lam wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP). Pemerintah membuka kesempatan kepada perusahaan atau koperasi maupun masyarakat perseorangan untuk mclakukan kegiatan peitambangan. Mercka dapat mengajukan izin usaha penambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) kepada pemerintah daerah, tentu dengan syarat mampu menunaikan sejumlah kcwajiban, seperti mcnyetor uang jaminan. Di Kabupaten Bangka, sejak keluar Peraturan daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2001 tentang pengelolaan pertambangan umum oleh Pemerintah Kabupaten (PemKab) Bangka, tercatat sudah ratusan perusahaan yang mengajukan IUP. I)iluar mereka yang mengantongi izin legal terscbut, ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya dan usaha pertambangan timah rakyat yng lebih dikenal dengan sebutan TI. Berdasarkan basil analisa penulis, Implementasi Kebijakan tersebut belum terlaksana secara maksimal terbukti masih banyak orang yang menjadi penambang illegal, karena mereka menggantungkan hidupnya dan TI tersebut. Dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulannya bahwa Perda tersebut belum berjalan secara maksimal terbukti masih banyak orang yang menjadi penambang illegal. Saran untuk pemerintah daerah dan sebagai pembuat kebijakan seharusnya lebih memperhatikan dampak dan pertambangan itu sendiri terutama demi kelestarian lingkungan.