PERANAN KEPOLISIAN KOTA BESAR YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN KEAMANAN WILAYAH KOTA YOGYAKARTA PADA KAMPANYE PEMILU 2004 (MENURUT UU NO.2 TAHUN 2002)

Dalam pelaksanaan kampanye seringkali seringkali terjadi pelanggaran pada saat kampanye berlangsung. Pelanggaran tersebut dapat berupa pengrusakan atribut, membawa F enj ata tajam, sampai pengrusakan milik orang lain. Adanya kecenderungan pelanggaran tersebut menjadikan suasana kurang kondusif dan mencekam untuk itulah diperlukan peran unsur penegak hukum dari Kepolisian, karena dalam pelaksanaan tugasnya menjaga kemananan dalam negeri, sehingga tak dapat dihindari bahwa keberadaan kepolisian sangat penting. Dalam penelitian ini penulis menggunakan mctode jenis penelitian Deskriptif dengan teknik analisa data Kualitatif. Dengan tujuan membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi. Hal ini disesuaikan dengan judul Skripsi yakni Peran Kepolisian Besar Yogyakarta Dalam Penanganan Keamanan Wilayait Kota Yogyakarta Pada Karnpanye Pemilu 2004. Dengan mengacu pada UU. No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yang telah berlangsung pada bulan maret-agustus 2004. Dari hasil penelitian yang didapat penulis bahwasanya dalam pelaksanaan kegiatan pemilu 2004 di kota Yogyakarta. Kepolisian kota besar Yogyakarta melaksanakan perannya melalui tugasnya dengan melakukan pengamanan kegiatan karnpanye. Pengamanan ini bertujuan menjaga suasana kota Yogyakarta tetap kondusif dan meminimalisir tindak kriminal. Dalam perencanaannya Poltabes Yogyakarta membuat konsep pengamanan kemudian ditindak lanjuti oleh pibak Intelijen untuk membuat konsep pencegahan dini terhadap gangguan keamanan. Dalam pelaksanaannya Kepolisian kota Besar Yogyakarta melakukan pengamanan pada pejabat negara, instansi pelayanan publik, kantor pengurus parpol, kampanye parpol dan penjagaart posko OPS Mantap Brata XII Progo. Selama kegiatan pemilu pihak kepolisian menerima 11 laporan pelanggaran baik itu langsung maupun tak langsung. Pelanggaran terjadi pada kampanye parpol. Pelanggaran tersebut semuannya bersifat personal dan tidak melibatkan persetenian antar massa. Dari laporan tersebut kasusnya berhasil diselesaikan di pengadilan.