PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DESA WIROKERTEN, KEC.BANGUNTAPAN, KAB.BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2005-2006)

Pembangunan secara umum diartikan sebagai usaha perbaikan kearah yang lebih baik, sebagai rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana, yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modrenitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation bulding). LPMD merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga sebagai penggerak swadaya masyarakat sadar untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Pada penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif, di mana penulis menginterpretasikan fenomene-fenomena yang ada dengan menggunakan studi kasus, dan bersifat monografis, mudah diklasifikasi, jumlahnya sedikit dan para pencliti tidak mencari kebenaran tetapi lebih pada upaya mencari pemahaman. Data yang didapatkan dengan menggunakan tekhnik interview, tekhnik dokumentasi, dan tckhnik observasi hal ini untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. , Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Wirokerten, bahwa peran LPMD dalam perumusan kebijakan pembangunan di Desa Wirokerten dapat di nilai sudah cukup baik hal ini dapat dilihat adanya: 1 . proses penyusunan agenda kebijakan pembangunan sudah sesuai dengan aspirasai dan kebijakan masyarakat.2. Dalam sidang perumusan kebijakan pembangunan LPMD dan pemerintah Desa juga mempunyai kepedulian terhadap masyarakat. 3. Sudah ada keterbukaan LPMD dengan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan.4. Hadimya LPMD, Pemerintah Desa dalam perumusan kebijakan pembangunan Desa sangat diperlukan. 5. Alctifnya para pengurus LPMD dalam penyampaian pendapat. 6. Anggota LPMD dan tokoh masyarakat merupakan komponen yang hadir dalam perumusan kebijakan pembangunan. 7. Waktu yang diperlukan dalam perumusan kebijakan sekitar 1-2 minggu. 8. Adanya perpanjangan waktu dalam merumuskan suatu kebijakan pembangunan Desa. 9. Kebijakan Desa yang telah dihasilkan.