IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KOTAGEDE YOGYAKARTA

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut 1). Tingkat pengelolaan kawasan cagar budaya Kotagede, menurut penilaian para responden sedang-sedang saja dan masih perlu dimaksimalkan atau ditingkatkan lagi. 2). Pengelolaan kawasan Kotagede dilandaskan pada peraturan yang ada. 3). Obyek pelestarian cagar budaya di Kotagede berupa fisik (bangunan cagar budaya) dan non fisik (kebudayaan, kesenian, makanan khan, kerajinan). 4). Pendekatan pengelolaan Kotagede menggunakan pendekatan pengembangan Living Museum Kotagede sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), meliputi : (a) Attraction, yaitu atraksi wisata living museum Kotagcdc bertumpu pada peninggalan sejarah mataram, kerajinan, makanan tradisional, kesenian, dan gerakan sosial kemasyarakatan, (b) Accessibilities, yaitu untuk menuju Kotagede cukup mudah, transportasi pun beragam, (c) Amenities, yaitu tersedianya jaringan, (d) Accomodition, yaitu tersedianya akomodasi berbentuk hotel dan wisma-wisma yang merupakan rumah penduduk lokal yang dikembangkan. 5). Pihak-pihak yeng terlibat dalam pengelolaan kawasan Kotagede antara lain : pemerintah (Pemerintah Pusat, Propinsi DIY, Dinas-dinas), swasta (Yayasan Kantil, YHC, WMF, UNESCO), dan masyarakat. 6). Hambatan dalam pengelolaan cagar budaya di wilayah Kotagede, antara lain : (a) Warga enggan untuk melaporkan data ke Kecamatan, (b) pelaksanaan koordinasi, karena kawasan yang menjadi obyek pelestarian cagar budaya di Kotagede berada di dua kabupaten yaitu Kota Yogyakarta dan Bantu!, (c) Keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah untuk membangun kembali kawasan Kotagede pasca gempa bumi. 7). Faktor pendukung pengelolaan kawasan Kotagede antara lain : (a) Kotagede dijadikan kawasan lindung berdasarkan Perda No.6/I994, (b) kebijakan tentang living museum Kotagede, (c) dukungan masyarakat sekitar, lembaga pcndidikan,