FATWA HARAM PEREMPUAN MENJADI PRESIDEN (STUDI KASUS ORMAS NAHDATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH NGAWI, JAWA TIMUR PADA PEMILU 2004)

Sejumlah kiai Nandatul Ulama yang bersilahturahmi (berkumpul) di pasuruan, telah mengeluarkan fatwa haram perempuan menjadi Pemimpin. "fatwa" pars kiai itu dikeluarkan pada hari kamis, 4 juni 2004, dipondok pesantren KH Muhammad Subadar, Pasuruan. Fatwa ini dikeluarkan dengan berdasarkan alasan bahwa Nandatul Ulama berdasnrkan keyakinan keagamaan dan bukan keyakinan politik. Fatwa haram perempuan menjadi presiden berdasarkan pada QS. An-Nisa : 34 " kaum laid-laki itu pemimpin bagi kaum wanita" dan Hadis " Tidak akan sejahtera suatu kaum yang menjadikan seorang perempuan memimpin urusan mereka."(HR. Bulchari,no.4073). Muhanunadiyah menganggap bahwa kepemimpinan tidak dapat dilaihat pada jendemya tetapi lebih pada kemampuannya. Pada Pemilu 2004 tidak terjadi pengaruh fatwa haram perempuan menjadi presiden terhadap sikap pemilih hal ini disebabkan munculnya Hasyim Muzadi mendampingi calon presiden perempuan lebih dominan pengaruhnya dari pada fatwa tersebut. Fatwa haram perempuan menjadi presiden sebagai buah dukung mendukung calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2004, fatwa ini dapat dikategorikan sebagai fatwa politik dengan berbagai alasan, fatwa ini muncul disaat kampanye presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2004, fatwa ini kental akan aroma politiknya dan kemudian permainan politik terjadi pada pemilu 2004