PEMIKIRAN POLITIK SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYYAH TENTANG ETIKA POLITIK ISLAM DAN PERBANDINGAN DENGAN PEALITAS ETIKA POLITIK DI INDONESIA

ADI SETYAWAN PALANAKAN (2007) PEMIKIRAN POLITIK SYAIKHUL ISLAM IBNU TAIMIYYAH TENTANG ETIKA POLITIK ISLAM DAN PERBANDINGAN DENGAN PEALITAS ETIKA POLITIK DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

[thumbnail of Halaman Judul] Text (Halaman Judul)
Halaman Judul.pdf

Download (399kB)
[thumbnail of Abstract] Text (Abstract)
Abstract.pdf

Download (47kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
Bab I.pdf

Download (849kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
Bab II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (706kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
Bab III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (616kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
Bab IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (713kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
Bab V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (86kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (247kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (75kB)

Abstract

Hasil-hasil dari proses berpikir Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah terhadap objek-objek seputar politik atau yang dinamakan Pemikiran Politik yang kemudian berpusat pada analisis dan penerapan konsep benar, sal* baik, buruk, dan tanggung jawab yang terhimpun pada konsep etika yang kemudian bersumber dari al Qur'an dan as-Sunnah shahihah sebagai landasan utama dinul Islam yang hag. Kesemuanya akan dideskripsikan dari sumber-sumber pustaka yang bersangkutan secara kualitatif. Syaikhul Islam menekankan sangat pentingnya kepemimpinan karena urusan memimpin itu adalah tugas pokok dari agama (Islam) bahkan merupakan tugas paling besar, bahkan agama dan duniawi tidak dapat tegak melainkan dengan kekuasaan. Tetapi meminta jabatan adalah dilarang dalam IslaM. Jabatan haruslah dianggap sebuah amanah dan pengabdian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan rambu syariat sehingga apa yang dinamakan sekularisme jelas-jelas tertolak dalam Islam. Selain itu berrnusyawarah secara syar'i dan beramar ma'ruf nahi munkar terhadap urusan umat merupakan kewajiban seorang pemimpin muslim. Pemimpin harus membimbing umat dengan hukum-Nya, karena urusan manusia di dunia ini merupakan urusan yang tidak akan pemah selesai dan beres kecuali dengan keadilan.

Item Type: Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords: PEMIKIRAN POLITIK
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Pemerintahan S1
Depositing User: Unnamed user with email robi@umy.ac.id
Date Deposited: 04 Jun 2022 04:20
Last Modified: 04 Jun 2022 04:20
URI: https://etd.umy.ac.id/id/eprint/18571

Actions (login required)

View Item
View Item