PERBANDINGAN KONSEP NEGARA ANTARA MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA DENGAN JARINGAN ISLAM LIBERAL

Dalam pandangan Majelis Mujahidin, Syari'at Islam hams diyakini sebagai aturan yang sudah dirancang oleh Tuhan untuk kebaikan manusia dan diposisikan sebagai undang-undang tertinggi di dunia. Undang-undang lain yang dibuat manusia harus menyesuaikan dengan ketentuan Syari'at Islam. Begitu pentingnya penerapan Syari'at Islam oleh negara, sehingga ukuran untuk menyebut negara itu Negara Islam atau bukan adalah sejauhmana Syari'at Islam sudah diterapkan dalam wilayah negara tersebut. Dalam konteks Indonesia, belum bisa disebut sebagai negara Islam, selagi Negara Indonesia belum memberikan jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan Syari'at Islam yang kemudian dipaksakan bagi pemeluknya. Dengan alas an itu, Majelis Mujahidin dan sebagian kelompok Islam mendesak pencantuman kembali tujuh kata yang dicoret dari piagam Jakarta ke dalam amandemen pasal 29 UUD 1945. Sedangkan dalam pandangan Jaringan Islam Liberal yang cenderung inklusif, Syari'at Islam tidak lebih dari sekadar aturan yang digunakan untuk menjabarkan prinsip-prinsip fundamental ajaran Islam sesuai dengan konteks ruang dan waktu. Oleh karena itu, Syari'at Islam tidak dilihat sebagai sesuatu yang sakral, melainkan sebagai sesuatu yang amat mungkin berubah dan diubah . Segala masalah yang kini jadi kemelut di negara ini, akibat pertentangan terns menerus antara nilai-nilai hidup umat Islam dengan hukum-hukum dan peraturan negara dari pusat sampai ke daerah, bila Syari'ah Islam ditegakkan maka segera dapat dihentikan dan masyarakat Indonesia akan kembali tertata dengan baik.