PELAKSANAAN PELAYANAN DI BADAN PELAYANAN TERPADU (BPT) KABUPATEN SRAGEN 2008

Melihat perkembangan perubahan politik yang terjadi dalam numg lingkup otonomi daerah, konsep Good Govemanoc seberelnya memiliki peran penting untuk perubaban bentuk pelayanan publik yang lebih baik. Kita bisa mencermati dari keberhasilan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yalmi Kabupaten Sragen. Dengan program pelayanan tereadu mclalui OSS (one stop aerviec) Kabupatcn Sragen bedwall menjadi dacrah percontohan bagi Kabupaten lain. Scjak beroperast secara resmi, Oktober 2002. eksistensi BPT (Badan Pelayanan Terpadu) yang sebeltunnya KPT (Kantor Pelayanan Terpadu) ini memberikan dampak positif bagi perkentbangan dan pembangunan Kabupaten Sragen. Metodc penelitian dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif, yang berusaha menggambarkan sccara jelas segala kcgiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen mengenai Reforrnasi birokmsi dalam hal pelayanan public yang dilaksanalcan oleh Badan Pclayanan Terpadu. Untuk menclapatkan data ini penulis menggunakan prosedur pcnclitian antara wawaricara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini didasari olch penelitian dilapangan, tahap analisis dengan mengambil pemmusan untuk dipecahlcan agar menjadi kesimpulan dengan mcngaitkan secara intensif dengan latar bclakang masalah yang diteliti. Dengan dibentuknya BP'f dapat membenlan kemudahan bagi masyaralcat untuk Mendapalcatkan pelayantm yang baik. Disamping itu juga efisiensi pelayanaa bagi masyarakat ekan mudah tercapai dengan pcoyempitan peran yang difokuskan pada BPT. lika schclumnya masyaraltat mengurus izin memerlukan waktu yang lama karena harus Mendatangi beberapa kantor yang tempatnya bojaultan sehingga kontrol dari hasil yang (ngin dicapai tidak cfektif dan sering terkesan babebt-belit Operasional BPT akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk masdapatkan halcnya sebagai warga negara Badan Pclayanan Tcrpadu Kabupaten Sragen terbultti telah berhasil mengubahnya dengan membangun tata nilai dan budaya ketja baru antara lain : mcnyedcrhanakan syarat dan mekanisme, memberikan kepasnan biaya dan waktu, menyelesaikan serangkaian ijin dalam satu ternpu dengan waktu paling lama 10 hari dan menghilangkan praktck KKN yang diikutsi dengan pengembangan SDM secare kontinyu untuk mengubah perilalcu serta kemarnpuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Reposisi peran birokrasi tidak hanya terjadi pada lembaga baru seperti BPT, namun juga harus juga diterapkan dilernbaga lama sebab dilembaga lama penyakit yang birokrasi yang selalu tidak mcmuaskan masyamlcat masih sangat kuat. Karena ini konsepnya adalah top manager maka ini mampakan antisipasi untuk rnempertahankan kaltur sebagai pclayan publik sehingga pada saat pergantian pemimpin lembaga (131"T) tidak disalah manfaatkan.