DEMILITERASI SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN CIVIL SOCIETY

Orde Baru berkuasa dimpang oleh liga pilar keltuatan kektatan politik. Tiga pilar kuatan palitik itu diamaranya adalah ABR1, Golkar, dan teknokrat sipil. selinpuhan ABR1, Golkar, dan teknokrat ini melahirkan rezim motharian yang corak militeristik. Dalam rezim (negara) yang otoriter, mijiter mernapakan aktor litik yang dominan. Militer menguasai hampir selurub proses benyelenggaman negaut, ulai dari bidang politik, sosial, ekonomi, dan sektor sumegis tainnya. flegemoni militer masa Orde baru menyebabkan tumpulnya kekuman civil .sociey dan tidak berkembang bagahuana yang tedadi di ucgaia yaug Jucugauui pi41111 deukAniai. Seenasa Ottk (ntu ensi kokuaian efvf/ sociery selalu ditumpas olch negara mclalui kckuatan mililcr. ang-ruang demokrasi ditutup rapat-rapat dcogan alasan untuk menciptakan stabilitas onomi dan polilik. Setiap individu, kelompok maupun organisasi yang kritis terhadap bijakan pemerimah harus siap-siap ditumpas dan direpecsi militer dengan moncong jata. Rakyat hanya dimobilisir, tidak dididik dan sengaja diambangkan mclalui politik •ling mass. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah penclitian deskriptif eksploratif, yakni litian yang mendapatkan data awal atau hal-hal bam yang belumjelas. Sumber data but metiputi buku-buku, jumal itmiah, koran, nutjalah, dan data dari interner yang tai dengan nuisabh yang dikaji. Data yang didapat di analisa untuk mendapatkan ant pernbacaan yang komprehensif mengenal relasi demiliterisasi dan penguatan dvil icr• di Indonesia setelah tumbangnya rezim otoriter. Sejak kcjatuhan rezim otoriter-militaist& pada Mei 1998, indonesia mulai ndemokratiskan sistem politiknya. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah militerisasi, yakni penarikan militer dari ranall politik. Demiliterisasi di indonesia ngalami pasang sunit. Demiliterisasi diaw-ali pada era Habibie, dan mencapai neaknya uoda pentaintahan Gus Dur. Demiliterisasi ini mulai berjabn mundur scjak egawaci menggamikan posisi Gus Dur. Mcgawati justru banyak menga•omodir pemingan militor dibanding kopentingan rakyatoya (sipil). Hal ini dapat kita Iihat dari k seriusnya pernerintaban Megawati dalam penyelaaian kasus HAM berat yang libatkan militer. Demokratisasi membawa dampak yang positif bagi perkembangan vil soclety di Indonesia. lndikatomya dapat dilihat dari menjamumya panai politik 41), meninPatnya jurnlah NGO (10.000 pada tabm 2000), rakyat semakin berani elakukan aksi-aksi politilt menuntut hak-halutya baat melalui sa1uran politik resmi aupun dengan demonstrasi. Kebebasan pers-pun mulai dirasakan, jumlah mcdia ectak g mentilda Sum112in Usaha Penerbican Pers mencapai 350-an. Untuk meminimalisir • lisasi kekuasaan dan meningkatkan kesojahtcraan disaibusi pembangunan, erintah pusat kemudian mengundangkan UU Otonomi No. 22 1999 yang kemudian sempumakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 sebazai wujud komitmonnya. Pernbahasan dalam penelitian ini menghasitkan kesimpulan bahwa ada relasi yang 'tif dan ackup kuat antara dcmiliterisasi denpn menguatnya clvll .coclrry• dilndemesia jak kejatuhan Ordo Baru. Agar civil sociely bakembang, yang harus dilakukan • bh: rakyat dididik mckk politik; militer di potbsionaIkan; meneiptakan kelas nengah yang otondm dan mandiri; membuka ruang bagi pers; kcmudahan alcses